Jurus Pemerintah Cari ‘Sumber Uang’ Percepatan SDGs

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi wawancara di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi wawancara di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dipastikan cukup menantang, terutama dari sisi finansial. Diperlukan berbagai inovasi penggalangan dana agar target SDGs dapat tercapai secara maksimal.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati mengaku, kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan SDGs cenderung meningkat, terutama selepas pandemi Covid-19.

Indonesia sendiri membutuhkan dana setidaknya US$ 1 triliun per tahun untuk mewujudkan SDGs. Hal ini disebabkan beberapa target SDGs Indonesia ada yang mengalami kemunduran, sehingga membutuhkan tambahan dana untuk mengejar ketertinggalan.

“Tentunya sumber-sumber pendanaannya ada yang reguler seperti dari pemerintah dan juga ada sumber pendanaan secara global. Namun, pendanaan ini selalu terbatas, sehingga yang kita kembangkan dan ini juga di tingkat global adalah pendanaan inovatif,” ungkap dia dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, ditulis Senin (2/9/2024).

Dalam hal ini, pendanaan inovatif adalah berbagai bentuk instrumen yang memungkinkan kolaborasi dunia usaha untuk mendanai program-program dalam rangka mencapai SDGs.

Sebagai contoh, dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah mengembangkan SDG bond. Dana yang dihimpun melalui surat utang ini difokuskan untuk sektor sosial, terutama untuk keperluan vaksin anak-anak.

Indonesia juga mengembangkan blue bond untuk mendukung sektor-sektor industri yang menerapkan konsep ekonomi biru.

Lebih lanjut, Indonesia tengah menyiapkan coral bond melalui kolaborasi dengan banyak pihak. Dana ini akan dipakai untuk pemeliharaan ekosistem koral di laut.

“Investor green investment biasanya tertarik untuk membiayai kegiatan seperti ini. Kita jadi terbantukan dalam memelihara koral-koral agar tetap sustain,” imbuh Vivi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi wawancara di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi wawancara di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Tak hanya itu, Indonesia juga sedang bekerja sama untuk merancang obligasi yang disebut orange bond. Tujuan pendanaan ini untuk penguatan dan pemberdayaan peran perempuan. Sebab, peran perempuan sangat diperlukan untuk mengakselerasi cita-cita SDGs.

Pemerintah Indonesia pun mengupayakan adanya blended finance, yakni pendanaan campuran yang tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah, melainkan juga dari dunia usaha.

Vivi juga menyebut, sejauh ini pendanaan inovatif untuk mencapai SDGs yang sudah berjalan adalah SDG Bond dan Blue Bond.

“Coral Bond mungkin 2026, sama juga dengan Orange Bond. Perlu waktu untuk persiapan. Tidak hanya instrumennya, tetapi juga mekanisme standar dan bagaimana mengkurasi program-program yang bisa dibiayai,” pungkas dia.

situs slot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*