Selain itu, Oppo A5 Pro juga memiliki kemampuan menahan guncangan dengan standar militer.
“Lewat fitur-fitur yang ada pada Oppo A5 Pro, kami mau setiap penggunanya merasa bahwa A5 Pro akan menjadi partner andalan di setiap kondisi atau segala kondisi,” ujar Head of Public Relations Oppo Indonesia Arga Simanjuntak saat Oppo A5 Pro Media Workshop di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
“Sehingga mampu mengatasi setiap tantangan yang mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.
Arga menjelaskan bawah ponsel ini memiliki pelindungan rating kelas flagship, IP69. Pelindungan ini membuat Oppo A5 Pro tahan semprotan air dari berbagai arah, aman saat direndam di air sedalam 1,5 meter selama 30 menit, hingga tahan semprotan air bertekanan tinggi hingga suhu 80°C.
Dan untuk pertama kalinya Oppo memperkenalkan mode Splash Touch di A Series. Mode ini memudahkan penggunaan saat tangan basah atau layar berminyak.
Foto: Oppo A5 Pro . (CNBC Indonesia/Intan) Oppo A5 Pro . (CNBC Indonesia/Intan)
“Sehingga apabila kita beraktifitas setelah hujan, ataupun misalnya saat cuci piring ataupun cuci mobil, dan menyentuh headphone, itu akan tetap responsif layarnya,” jelas Arga.
Oppo juga menghadirkan Speaker Cleaner di A5 Pro. Fitur ini dapat mengeluarkan air dari lubang speaker untuk perlindungan lebih optimal.
Soal sertifikasi ketahanan tingkat militer, Oppo membekali layar A5 Pro dengan kaca double-tempered yang meningkatkan ketahanan benturan hingga 160%, dibandingkan kaca standar.
Sementara bagian penutup atas motherboard terbuat dari aluminum AMO4 berkekuatan tinggi untuk melindungi komponen vital. HP dengan juga membawa Desain Sponge Bionic Cushioning dengan busa dan bantalan silikon. Sayangnya, Arga belum merinci detail kapan HP ini akan dirilis di Indonesia. Namun yang pasti pre-order akan dibuka mulai 10-15 Maret 2025.
“Gunanya untuk menyerap guncangan seperti airbag mini, menjaga komponen internal tetap aman,” terangnya.
Foto: First welding pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Batang, Senin (30/09/2024). (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)
Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million British thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” ungkap Bahlil, dikutip Selasa (4/3/2025).
Bahlil mengatakan, penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$ 6,75-7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam keputusan terbaru ini, berikut penyesuaian harga gas murah untuk industri:
1. Industri Pupuk
Pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri pupuk berada di level US$ 6,50 per MMBTU di plant gate untuk 5 perusahaan.
2. Industri Petrokimia
Pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri Petrokimia di level US$ 7 per MMBTU di plant gate untuk 66 perusahaan.
3. Industri Oleochemical
Pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri Oleochemical di level US$ 7 per MMBTU di plant gate untuk 13 perusahaan.
4. Industri Baja
Pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri Baja di level US$ 7 per MMBTU di plant gate untuk 70 perusahaan.
5. Industri Keramik
Pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri Baja di level US$ 7 per MMBTU di plant gate untuk 74 perusahaan.
6. Industri Kaca
Pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri Baja di level US$ 7 per MMBTU di plant gate untuk 22 perusahaan.
7. Industri Sarung Tangan Karet
Pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri Baja di level US$ 7 per MMBTU di plant gate untuk 3 perusahaan.
Produksi gabah sepanjang panen subround I periode Januari-April 2025 diprediksi bakal cetak rekor tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, produksi beras di periode ini diprediksi mencapai sebesar 13,95 juta ton. Angka tersebut adalah angka sementara (ASEM), artinya masih berpotensi mengalami perubahan.
Menurut Amalia, jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2024, kenaikan produksi beras yang terjadi sepanjang Januari-April 2025 diperkirakan sebagai yang terbesar sejak tahun 2019.
“Poduksi beras sepanjang Januari-April atau yang disebut dengan subround I tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 13,95 juta ton. Mengalami peningkatan 2,88 juta ton atau naik sebesar 25,99% dibandingkan periode sama tahun 2024,” katanya dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025)
“Seperti halnya produksi padi, jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun-tahun sebelumnya, potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2025 diperkirakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2019,” paparnya.
Dia menjabarkan, kondisi panen dan standing crop yang lebih baik di Januari 2025 dibandingkan Januari 2024 menunjukkan potensi panen di Januari-April tahun ini lebih baik dibandingkan setahun sebelumnya.
Realisasi luas panen padi Januari 2025 mencapai 0,42 juta hektare (ha) atau mengalami peningkatan sebesar 41,84% dibandingkan setahun sebelumnya yang tercatat 0,29 juta ha. Sementara itu, potensi luas panen padi sepanjang Februari-April 2025 diperkirakan mencapai 4,14 juta ha atau meningkat 0,87 juta ha atau 26,24% dibandingkan periode sama tahun 2024.
“Dengan demikian luas panen padi sepanjang Januari-April 2025 ini diperkirakan akan mencapai 4,56 juta hektare. Mengalami peningkatan 0,99 juta hektare atau 27,69% dibandingkan periode sama tahun 2024. Tentunya, angka realisasi nantinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, bergantung kondisi pertanaman padi pada Februari-April tahun ini,” jelasnya.
“Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, potensi luas panen padi sepanjang Januari-April 2025 diperkirakan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2019. Dan, jika dibandingkan periode sama 2024, kenaikan luas panen yang terjadi sepanjang Januari-April ini juga diperkirakan yang terbesar sejak 2019,” terang Amalia.
Dengan gambaran itu, lanjutnya, produksi padi pada Januari 2025 diperkirakan mencapai 2,16 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 42,32% dibandingkan Januari 2024. Sementara produksi pada Februari-April 2025 ini diprediksi mencapai 22,06 juta ton GKG atau melonjak 24,63% setara 4,36 juta ton GKG dari periode sama tahun 2024.
Berdasarkan proyeksi itu, produksi padi nasional sepanjang Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton GKG. Angka ini melonjak 5 juta ton GKG atau 26,02% dibandingkn periode sama tahun 2024.
“Potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2025 diperkirakan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019,” kata Amalia.
Data transaksi QRIS ini makin mempertegas fakta menurunnya jumlah kelas menengah ke kelompok menengah rentan dan rentan miskin. Mengacu pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk pada 2019.
Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Karena, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.
Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok itu.
Terkait hal tersebut, Bank Jatim (BJTM) mencatat fenomena berkurangnya kelas menengah di Indonesia tercermin dalam transaksi QRIS sejak Juni hingga Agustus 2024 yang tercatat anjlok.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman memaparkan nominal transaksi di QRIS Merchant mencapai Rp176,30 miliar pada Juni 2024. Jumlah itu kemudian turun menjadi Rp127,91 miliar pada Juli, dan hanya naik tipis Rp130,51 miliar pada Agustus.
“Dari data yang ada menunjukkan transaksi QRIS mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2024 memang mengalami penurunan yang cukup tajam, namun bila ditarik 8 bulan terakhir tetap mengalami peningkatan,” ujar Busrul saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Senin (24/2/2025).
Nominal QRIS Merchant Bank Jatim bulan Agustus memang bertumbuh jika dibandingkan dengan nominal Januari, yang sebesar Rp76,11 miliar. Namun, tren penurunan transaksi QRIS ini terjadi mulai bulan Juni hingga Agustus, berbarengan dengan deflasi inti yang terjadi selama empat bulan beruntun sejak Mei.
Meskipun demikian, Busrul menyampaikan bahwa transaksi melalui tabungan digital Bank Jatim, J Connect mobile dan kartu debit relatif masih tumbuh positif.
Sementara itu, Bank Oke Indonesia (DNAR) atau OK Bank Indonesia mengalami penurunan pada tabungan yang terhimpun. Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa tabungan yang terhimpun turun sekitar 12% secara tahunan atau year on year (yoy) per 4 September 2024.
Menurut Efdinal, menurunnya daya beli membuat nasabah mengalihkan pengeluaran mereka ke kebutuhan dasar atau barang yang lebih esensial.
“Ini bisa tercermin dari perubahan pola transaksi, misal penurunan pada transaksi di kategori seperti hiburan atau restoran, sementara ada peningkatan dalam kategori seperti bahan makanan atau kebutuhan rumah tangga,” katanya saat dihubungi CNBC Indonesia.
Sementara BJB (BJBR), mengatakan dampak dari tren penurunan konsumsi kelas menengah membuat nilai transaksi nasabah menurun. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan frekuensi transaksi di BPD pentolan itu masih bertumbuh, tetapi nilainya telah menurun.
“Mengenai tren konsumsi pada kelas menengah ini melalui transaksi channel elektronik khususnya secara tren kami melihat dari sisi frekuensi masih bertumbuh, namun yang menjadi perhatian adalah value yang diperoleh atas nilai uang yang ditransaksikan,” kata Yuddy saat dihubungi CNBC Indonesia.
Misalkan, katanya, nasabah dalam kesehariannya menghabiskan Rp100 ribu rupiah untuk membeli 10 barang, kini yang dihabiskan dengan nominal yang sama, hanya untuk 8-9 barang saja.
“Artinya bukan dari jumlah nilai uang yang dihabiskan, tetapi dari daya beli uang tersebut, inflasi dan daya beli telah menekan daya beli,” jelas Yuddy.
Bank swasta terbesar RI, BCA (BBCA) juga tak terelakkan dari penurunan kelas menengah. Meskipun Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa tren tersebut tidak berpengaruh pada transaksi QRIS atau debit, ia mengakui bahwa kredit retail terdampak.
“So far kredit retail yang lebih berat,” katanya saat dihubungi CNBC Indonesia.
Meskipun begitu, Jahja mengatakan kredit konsumsi seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) di BCA tetap bertumbuh karena bunga yang murah. “Naik, KPR dan KKB bagus karena bunga murah,” katanya.
Foto: Menteri BUMN RI, Erick Thohir menyampaikan pemaparan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
“Di Pertamina tentu kita akan review total. Seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depan,” ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi kasus ini. Erick menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian dalam menangani masalah tersebut. “Banyak yang bertanya soal peran SKK Migas, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan lainnya. Nah, ini yang sedang kita konsolidasikan supaya ada solusi yang jelas,” ujarnya.
Dalam upaya menata ulang Pertamina, Erick menyebutkan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan merger beberapa perusahaan di bawah naungan Pertamina. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan bisnis energi nasional.
“Kita petakan mana yang bisa lebih efisien. Ada holding, ada sub-holding, kita lihat apakah perlu ada perusahaan yang di-merger supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada pertukaran penjualan yang tidak efisien,” terang dia.
Pada kesempatan itu, Erick menegaskan kondisi keuangan Pertamina saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski ada kasus yang muncul, ia meminta masyarakat tidak serta-merta menganggap seluruh korporasi buruk hanya karena ulah segelintir individu.
“Jangan sampai ada persepsi bahwa kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran, maka seluruh korporasinya dianggap tidak baik. Kita harus jaga Pertamina karena mereka menjalankan banyak tugas negara yang penting,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan apakah pemerintah kecolongan dalam kasus korupsi ini, Erick dengan tegas membantah. Ia mengatakan, selama lima tahun terakhir, sistem pengawasan dan transparansi di BUMN terus diperbaiki.
“Enggak ada yang namanya kecolongan. Kita sudah memperbaiki sistem. Laporan keuangan sekarang lebih transparan. Kita juga secara aktif mengoreksi diri dan melaporkan kasus-kasus korupsi yang ada,” tegasnya.
Menurut Erick, justru dengan adanya pengungkapan kasus ini, menunjukkan sistem pengawasan berjalan dengan baik. “Kalau ada kasus korupsi yang terungkap, itu bukan berarti kita gagal. Justru ini bukti bahwa transparansi dan penegakan hukum berjalan,” imbuhnya..
Dia juga menyoroti pentingnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina, terutama di tengah isu dugaan pencampuran (blending) bahan bakar. Ia menyatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.
“Saya dan Pak Jaksa Agung rapat sampai jam 11 malam membahas apakah ini kasus blending oplosan atau bukan. Kita tidak mau berdebat, tapi kalau ada oplosan di titik tertentu, maka harus ditindak,” kata Erick.
Lebih lanjut, Erick juga menekankan,masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia dimiliki oleh Pertamina. Banyak SPBU dikelola oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta swasta.
“Kita juga harus menjaga ekosistem ini. Mayoritas SPBU di Indonesia bukan milik Pertamina, tapi UMKM dan swasta. Jadi, ketika ada pembenahan, jangan dengan emosi dan saling tuduh. Kita harus melihat masalah ini secara menyeluruh,” tuturnya.
“1 Ramadan ditetapkan besok Insya Allah tanggal 1 Maret 2025 bertepatan 1 Ramadan 1446 Hijriah,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu (1/3/2025). Penetapan itu berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dalam keterangan pers di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025), Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya.
“Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT,” kata Prabowo.
Menurutnya ada dua faktor yang menjadi penyebab pasar keuangan Indonesia yang bergejolak di 2025, yakni berasal dari luar negeri dan domestik.
Faktor dari pengaruh luar negeri adalah terkait masih derasnya dana asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia.
Sementara faktor dari dalam negeri karena para pelaku pasar masih menantikan kinerja Danantara yang baru diresmikan oleh Pemerintah Indonesia.
“Sekarang mungkin investor harus melihat eksekusi dan antara seperti apa. Yang intinya sebenarnya baik buat negara kita,” Ujar Antony pada Kamis (27/2/2025).
“Jadi kita sebagai investor domestik sih kita selalu dukung pemerintah seperti apa,” sambungnya
Meskipun penuh ketidakpastian, Antony melihat ada peluang terjadi turnarround di pasar keuangan Indonesia.
“Jadi tunggu when the stars are all aligned,” ujar Antony.
Namun PHK yang dilakukan 2025 mulai menggunakan alasan lain. Pada awal tahun ini, Microsoft melakukan PHK untuk karyawan yang dinilai “berkinerja buruk.”
Laporan Insider menyebut beberapa karyawan yang kena PHK diberhentikan secara langsung dan tanpa pesangon. Dalam surat PHK Microsoft yang dilaporkan Business Insider, dinyatakan bahwa karyawan diberhentikan karena gagal memenuhi standar kinerja perusahaan.
“Alasan pemutusan hubungan kerja Anda adalah karena performa kerja Anda tidak memenuhi standar dan ekspektasi minimum untuk posisi Anda. Efektif segera, Anda dibebastugaskan dari semua tugas pekerjaan, dan akses Anda ke sistem, akun, dan gedung Microsoft akan dicabut hari ini. Anda tidak lagi berwenang untuk melakukan pekerjaan apa pun atas nama Microsoft,” tertera dalam surat PHK tersebut.
Juru bicara Microsoft mengatakan kepada Business Insider bahwa perusahaan memprioritastakan talenta dengan kinerja tinggi.
“Ketika karyawan tidak memenuhi ekspektasi kinerja, kami mengambil tindakan yang diperlukan,” ujar juru bicara itu.
Tak selang berapa lama, Meta Platforms juga mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan karyawan pada awal pekan ini. Sama seperti Microsoft, Meta juga menggunakan alasan kinerja buruk untuk memberhentikan karyawan.
Laporan Bloomberg yang dikutip dari MSN menyebut pekerja Meta yang kena PHK diberitahu lewat email. Kendati demikian, karyawan yang terdampak dipastikan mendapat hak pesangon.
Dalam paket pesangon, karyawan diberikan gaji selama 16 pekan, serta tambahan gaji 2 pekan untuk masa kerja setiap tahunnya, menurut sumber dalam.
Pekerja yang berdasarkan hasil review berhak mendapat bonus, akan tetap menerima paket bonus. Selain itu, karyawan juga tetap mendapat penghargaan saham sesuai ketentuan.
CEO Meta Zuckerberg mengatakan kepada karyawan bahwa akan ada pemangkasan 5% dari total pekerja atau setara 3.600 orang. Adapun PHK difokuskan untuk karyawan yang “tidak memenuhi ekspektasi.”
Karyawan terdampak PHK sudah diberitahu sejak 10 Februari 2025. Adapun untuk karyawan internasional akan diberitahukan pada akhir bulan ini.
Dalam pesan terpisah ke manajer, disebutkan bahwa Meta ke depannya akan merekrut talenta terkuat untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan yang kian ketat, utamanya di sektor kecerdasan buatan (AI).
Mengangkat tema “Digital Innovation in Finance for Rapid and Sustainable Economic Growth”, forum yang dihadiri oleh ratusan pelaku industri sistem pembayaran ini membahas soal inovasi dan pengembangan digital yang perlu dilakukan oleh sektor keuangan untuk merealisasikan inklusi keuangan yang lebih luas. Sektor keuangan yang inklusif dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat dan berkelanjutan.
Seperti diketahui, digitalisasi dan transformasi teknologi kian masif di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Kemajuan teknologi ini terlihat dari adanya perubahan pola transaksi keuangan masyarakat dari tunai ke transaksi digital.
Pada masa kini, masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima.
Didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, nilai transaksi digital di Indonesia meningkat pesat. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital pada 2024 mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1% secara tahunan (year on year/yoy).
Secara spesifik, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sistem pembayaran QRIS yang tumbuh 186% yoy menjadi 689,07 juta transaksi. Adapun jumlah pengguna QRIS hingga November 2024 telah mencapai 55,02 juta dan jumlah merchant mencapai 35,1 juta, yang mana sebagian besar adalah merchant UMKM.
Selain itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan pembayaran digital untuk tahun 2024 kita prediksikan untuk mencapai Rp2.491,68 triliun. Perkembangan tersebut terlihat jelas di sektor keuangan seiring makin banyaknya orang yang melakukan transaksi keuangan secara digital dalam kehidupan sehari-hari.
Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan transaksi digital juga menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya inklusi keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.
Selain itu, masih ada jutaan masyarakat yang belum terjamah oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan. Alhasil, masyarakat tersebut belum bisa memanfaatkan platform keuangan digital dalam kesehariannya.
Bank Dunia juga mencatat pada 2021 penduduk unbanked di Indonesia mencapai sekitar 97,7 juta orang dewasa atau 48% dari populasi. Artinya, masih dibutuhkan inovasi lembaga keuangan untuk menjangkau masyarakat melalui digitalisasi layanan.
Sebagai informasi, acara Digital Economic Forum ini dihadiri oleh beberapa narasumber. Di antaranya adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, President Director & CEO PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk Vikram Sinha.
Selain itu, ada juga Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro dan Direktur Utama PT Artajasa Armand Hermawan.
Armand Hermawan menjelaskan perkembangan digitalisasi di industri sistem pembayaran yang semakin masif menjadi peluang bagi para pelaku sistem pembayaran (bank maupun non bank) untuk berinovasi guna peningkatan berbagai layanan sistem pembayaran digital. Untuk itu, Artajasa sebagai pionir transaksi elektronis terdepan selama 25 tahun telah membangun solusi layanan sistem pembayaran yang terintegrasi, selaras dengan regulasi dan memberikan manfaat bagi ekosistem sistem pembayaran, pelanggan, mitra hingga masyarakat.
“Dimulai dari mengelola layanan switching, yaitu ATM Bersama, Artajasa secara kontinyu mengimplementasikan layanan transfer antarbank di ATM Bersama secara online dan real-time, menginisiasi lahirnya Asian Payment Network, mempelopori pembuatan Standar Spesifikasi Chip Kartu Debit dan ATM di industri perbankan, Interkoneksi layanan Transfer Dana Antar Switching, mengimplementasikan solusi layanan ATM Bersama Debit, menerapkan layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), meluncurkan layanan Third Party Card Management (TPCM), mengimplementasikan layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu Antarbank di jaringan ATM Bersama, mengimplementasikan layanan Bersama Interface Processor (BIP) untuk mendukung Perbankan implementasi BI-Fast, hingga mengimplementasikan layanan QRIS Antarnegara,” jelas Armand.
Di era digital yang membutuhkan solusi sistem pembayaran yang terpadu saat ini, Artajasa juga menghadirkan solusi Managed Service bagi Institusi keuangan seperti bank dan fintech dalam penyediaan layanan keuangan bagi nasabahnya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang besar.
“Artajasa membantu pelanggan dalam menghadirkan layanan yang handal, aman dan efisien kepada nasabah, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga tenaga kerja berpengalaman di sistem pembayaran guna menunjang pertumbuhan bisnis pelanggan secara maksimal. Pelanggan dapat memanfaatkan infrastruktur dan sistem yang dimiliki Artajasa dengan skema sewa maupun revenue shared, diantaranya adalah untuk layanan Outsource Switching, layanan delivery channel seperti ATM dan EDC, layanan TPCM dan TPP,” tambah Armand.
Lebih lanjut Armand mengatakan, dengan ekosistem sistem pembayaran yang semakin besar, Artajasa selalu berupaya menciptakan solusi untuk mendorong perubahan di sistem pembayaran, mengkolaborasikan antara regulator, pelaku industri hingga masyarakat sebagai pengguna yang tentunya akan meningkatkan awareness dan akseptasi pembayaran digital di Indonesia serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Foto: Para pekerja National Samsung Electronics Union (NSEU) meneriakkan slogan-slogan selama pemogokan umum untuk mengganggu produksi antara 8 dan 10 Juli, di depan Kampus Samsung Electronics Nano City Hwaseong di Hwaseong, Korea Selatan, 8 Juli 2024. (REUTERS/Soo-hyeon Kim)
Kedua pihak telah menyatakan kesepakatan tersebut dalam pernyataan terpisah.
Anggota National Samsung Electronics Union (NSEU) akan melakukan pemungutan suara untuk kesepakatan awal tersebut pada 28 Februari hingga 5 Maret 2025.
Kesepakatan itu mencakup 30 saham di perusahaan dan fasilitas lain seperti voucher untuk membeli produk perusahaan, demikian dikutip dari Reuters, Senin (24/2/2025).
Serikat pekerja yang beranggotakan sekitar 36.000 orang itu mulai melakukan demo mogok kerja sejak tahun lalu, namun perusahaan mengatakan bahwa pemogokan tidak menyebabkan gangguan produksi.
Perselisihan tenaga kerja yang berkepanjangan telah menjadi gangguan bagi pembuat chip memori terbesar di dunia itu. Padahal Samsung tengah berjuang untuk menavigasi persaingan dalam semikonduktor yang digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan (AI).
