
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan rencana belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. PDIP mencatat belanja pemerintah terkait pegawai hingga utang naik. Namun, belanja yang dirasakan masyarakat langsung seperti bantuan sosial justru turun.
“Dari sisi belanja RAPBN 2025 untuk penerima kelompok manfaat banyak yang turun dibandingkan tahun lalu,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto dalam Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya, pada Selasa, (20/8/2024).
Adi menyebutkan beberapa perkiraan realisasi belanja langsung ke masyarakat yang turun. Di antaranya, perkiraan realisasi belanja modal yang turun Rp 148 triliun dan belanja subsidi turun Rp 4,8 triliun.
Adi melanjutkan subsidi pupuk juga turun Rp 6,45 triliun dan belanja bansos turun Rp 700 miliar. Di sisi lain, Fraksi PDIP mencatat belanja pegawai mengalami kenaikan hingga Rp 52,4 triliun dan pembayaran utang naik Rp 53,9 triliun.
“Sedangkan belanja pegawai naik RP 52,4 triliun, pembayaran bunga utang naik Rp 53,9 triliun,” kata dia.
Adi mengatakan fraksinya memberikan catatan khusus soal penurunan alokasi belanja ini. Fraksi PDIP meminta pemerintah memastikan pengurangan alokasi ini tidak akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mencatat tentang besarnya alokasi belanja lain-lain yang mencapai Rp 631,8 triliun. PDIP menyadari bahwa alokasi yang besar itu diberikan agar pemerintahan yang akan datang memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melaksanakan berbagai programnya.
Namun, PDIP memperingatkan penggunaan anggaran tersebut harus atas persetujuan DPR. “Dalam belanja lain-lain ini tidak bisa digunakan sepihak, tanpa persetujuan DPR,” kata Adi.