Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) susu ikan masuk ke dalam program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam upayanya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo pun menggandeng kementerian/lembaga (k/l) terkait, serta mitra-mitra strategis lainnya.
Budi mengatakan, pihaknya memang tidak langsung bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, atau tim transisi Prabowo untuk membahas susu ikan masuk ke dalam program MBG. Namun, katanya, upaya yang tengah dilakukan KKP saat ini adalah dengan cara memperkenalkan atau sosialisasi produk-produk protein ikan, termasuk susu ikan kepada pihak-pihak terkait, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, hingga perguruan tinggi.
“Kalau kami kan dari sosialisasi promosi ini dengan lembaga terkait yang kami lakukan ini, ya kan? Kalau di sini kan Bapanas juga ada, dan semuanya siapa yang kontak ke sana, nanti menguranginya. Jadi di sini kan juga harus saya ketemu kemudian menyampaikan ini,” kata Budi dalam acara Komitmen PDSPKP bersama Mitra Kerja Sama di kantor KKP, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Ia menyampaikan, program-program yang tengah dilakukan KKP terkait produk protein ikan disambut positif oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan respons yang positif itu, dia menyebut Bapanas hingga Badan Gizi dapat mengusulkan susu ikan untuk masuk menu dalam program MBG.
“(Kerja sama ini dorong susu ikan masuk MBG?) Iya, iya. Dari pola ini ternyata KKP juga punya program ini. Nah, antar Kementeriannya mendukung. Kemudian nanti sampaikan kepada siapa, sehingga nanti menjadi satu menu yang akan disajikan atau atensi ketika program ini dilaksanakan,” ujar Budi.
Dia menekankan, baik Bapanas maupun Badan Gizi sudah menerima usulan KKP terkait susu ikan. Budi optimis lembaga tersebut akan mengusulkan susu ikan masuk ke dalam program MBG.
“Ya, dari Bapanas dan badan gizi kan yang berusaha usulkan. Kalau itu dari Badan Pangan kan sudah mengenal. Dari Badan Pangan kan hadir jadi mereka ada satu sumber minuman yg bergizi dari susu ikan itu, mereka sudah kenal dan masukan ke program makan bergizi,” jelasnya.
Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan anggaran penanganan tengkes atau stunting hingga Agustus 2024 mencapai Rp16,64 triliun yang setara dengan 59,70 persen dari pagu.
“Untuk penanganan stunting ada Rp16,64 triliun. Ada beberapa daerah yang angka stuntingnya masih tinggi di NTB,” ujarnya dalam ALCo Regional NTB di Mataram, Kamis.
Ratih menuturkan APBN memuat anggaran percepatan penurunan tengkes melalui tiga intervensi, yaitu intervensi sensitif mencapai Rp16,54 triliun (60,25 persen), intervensi spesifik sebesar Rp58,07 miliar (19,52 persen), dan intervensi dukungan sebanyak Rp42,22 miliar (34,64 persen) yang melibatkan berbagai instansi serta sektor.
APBN untuk penanganan tengkes di Nusa Tenggara Barat tersebut utamanya digunakan untuk penyelenggaraan bantuan program sembako senilai Rp8,63 triliun maupun penyelenggaraan bantuan sosial program keluarga harapan sebesar Rp5,44 triliun.
Kemudian, pembiayaan spesifik JKN/KIS untuk cakupan penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran dalam JKN/KIS (PK-20) Rp2,39 triliun; serta pembinaan gizi dan kesehatan ibu, anak, maupun imunisasi sebesar Rp38,65 miliar.
Berdasarkan data survei kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2023, angka tengkes di Nusa Tenggara Barat mencapai 24,6 persen.
Angka prevalensi tengkes di Nusa Tenggara Barat berada cukup tinggi bila dibandingkan angka prevalensi tengkes di Indonesia yang berjumlah 21,5 persen.
Salah satu penyebab utama tengkes adalah masih banyak keluarga yang berada dalam kemiskinan, sehingga berakibat rendahnya akses terhadap makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak.
Intervensi pemerintah pusat melalui APBN menjadi harapan kuat untuk menurunkan angka tengkes di Nusa Tenggara Barat melalui pendekatan spesifik, sensitif, dan dukungan.
“Pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 4,71 persen secara year on year atau berada pada urutan kelima dari 10 provinsi di regional Sumatera,” kata Kepala Kanwil DPJb Kemenkeu Sumbar Syukriah di Padang, Kamis.
Syukriah mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 4,71 persen tersebut karena semua aspek utama seperti pertanian, transportasi, perdagangan, industri pengolahan hingga pergudangan tumbuh dengan baik.
Dari semua sektor, lapangan usaha bidang jasa keuangan dan penyediaan akomodasi makan minum oleh instansi pemerintah menopang pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibandingkan sektor lainnya pada triwulan II 2024.
“Jadi, triwulan II itu kan waktunya bertepatan dengan lebaran dan liburan sekolah sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi,” kata dia.
Kemudian, sambung Syukriah, neraca perdagangan di Ranah Minang selama Juli 2024 masih mencatatkan angka surplus yakni sebesar Rp1,4 triliun lebih, meskipun nilainya menurun jika dibandingkan Juni 2024 maupun Juli 2023.
Ia menjelaskan hal tersebut didorong nilai impor yang meningkat sebesar 70,73 persen secara month to month (mtm). Sayangnya, pada periode yang sama nilai ekspor Sumbar hanya tercatat sebesar 48,43 persen (mtm).
“Ini akibat fluktuasi harga komoditas yang masih terus berlanjut di pasar global,” kata dia.
Kemudian, tambah dia, untuk nilai tukar petani (NTP) di Provinsi Sumbar pada Agustus 2024 tercatat sebesar 124,10 atau naik 0,31 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan, alasan utama perusahaan optimistis terhadap pertumbuhan tahun ini didasarkan pada kinerja ekonomi sejauh ini yang relatif masih solid.
“Ekonomi makro Indonesia masih tangguh, kinerja ekonomi kuartal II sebesar 5,05 persen relatif kuat meski melambat dibanding kuartal I. Pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi masyarakat dan investasi,” kata Eka dalam Economic Outlook Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas secara virtual di Jakarta, Kamis.
Eka menjelaskan, adanya penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI) maupun bank sentral AS (The Fed) bakal meningkatkan likuiditas global yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut tercermin dari data di mana beberapa minggu terakhir, telah banyak modal asing yang masuk ke dalam instrumen investasi Indonesia.
Adapun berdasarkan Mandiri Spending Index, belanja masyarakat tercatat relatif stabil di sepanjang kuartal III 2024. Konsumsi masyarakat masih didorong oleh sektor gaya hidup, utamanya dari kelompok anak muda.
“Kelompok usia muda menjadi faktor pendorong penting pertumbuhan ekonomi setelah pandemi,” ujarnya.
Kemudian secara sektoral, perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang menguat dengan dukungan peningkatan sektor mobilitas seperti hotel, restoran, transportasi dan pergudangan. Selain itu, sektor jasa hiburan juga menjadi aspek yang turut menopang pertumbuhan perekonomian.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan lebih lanjut bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen cukup baik jika dibandingkan negara-negara lain.
Meskipun demikian, apabila Pemerintah membidik untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), Andry menilai pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi.
“Ini relatif cukup dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi untuk berdampak kepada pengentasan kemiskinan dan keluar dari middle-income trap pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan,” jelas Andry.
“Indonesia merupakan negara yang sangat besar, ekonominya besar dan terus bertumbuh, jadi apa pun sistem keuangan yang dijalankan, keberlanjutan dan juga usaha terkait perubahan iklim jelas sekali ini memiliki kepentingan yang sangat global dan penting,” kata Gabor dalam Webinar Understanding The Climate Landscape for Financial Institutions, di Jakarta, Kamis.
Dalam webinar yang diselenggarakan OJK Institute dan UNEP FI itu, Gabor menuturkan sektor keuangan di Indonesia memainkan peran penting dalam transisi hijau dan dapat memanfaatkan banyak sumber daya di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung perjalanan mitigasi iklim dan komitmen atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.
Selain itu, ia mendorong perbankan menetapkan target mitigasi iklim sesuai dengan rekomendasi Prinsip-prinsip Perbankan Bertanggung Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UN Principles for Responsible Banking (PRB) dan membuat skenario iklim sejalan dengan Perjanjian Paris.
Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat, mengurangi risiko transisi terkait iklim, dan menetapkan jalur emisi nol bersih yang kredibel.
Prinsip-prinsip tersebut merupakan kerangka kerja perbankan berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip tersebut, bank mengambil tindakan untuk menyelaraskan strategi inti, pengambilan keputusan, pinjaman, dan investasi mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Iklim Paris.
Koordinator Mitigasi Iklim dan Net Zero untuk Kawasan Asia dan Pasifik (Climate Mitigation and Net Zero Coordinator for APAC Region) di UNEP FI Carlota Gomez Tapia menuturkan perbankan di Indonesia perlu menetapkan target mitigasi iklim selaras dengan Perjanjian Paris dan terus mendukung Indonesia mencapai NDC untuk target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Perbankan dapat mengadopsi Climate Mitigation Journey (CMJ) UNEP FI, yang merupakan panduan bagi bank yang menguraikan kapabilitas bisnis yang perlu dibangun dan dikembangkan selama bertahun-tahun mendatang, karena ingin menyelaraskan diri dengan tujuan Perjanjian Paris yaitu pemanasan global 1,5 derajat Celsius dan emisi nol bersih, sebagai bagian dari komitmen mereka di bawah PRB dan/atau Net Zero Banking Alliance (NZBA).
Dipimpin oleh Bank Dunia dan dibentuk oleh PBB, Net Zero Banking Alliance merupakan kelompok bank global terkemuka yang berkomitmen untuk menyelaraskan kegiatan peminjaman, investasi, dan pasar modal mereka dengan emisi gas rumah kaca nol bersih pada 2050.
Menurut dia, kerangka strategi emisi nol bersih CMJ dapat diadopsi untuk lembaga keuangan secara lebih luas.
Pada kesempatan yang sama, Vice President di Bank Shinhan yang berbasis di Korea Selatan Josh Yoon mengatakan untuk menyukseskan perjalanan mitigasi iklim diperlukan kerja sama dan sinergi semua pemangku kepentingan baik dalam negeri maupun lintas batas dan institusi, termasuk pemerintah, institusi keuangan, industri dan swasta.
Institusi keuangan di Indonesia dapat bekerja sama dengan institusi keuangan di kawasan, karena sama-sama menghadapi tantangan iklim dan menjalani perjalanan mitigasi iklim.
Ia juga mengatakan pemerintah adalah kunci untuk memobilisasi keuangan hijau. Keberpihakan dan berbagai dukungan pemerintah seperti memberikan insentif dan subsidi pada keuangan hijau akan mempercepat transisi hijau. Selain itu, ke depan keuangan hijau perlu diperluas ke usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendukung upaya mitigasi iklim.
Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa menyebut, OJK terus merumuskan berbagai kebijakan untuk mengembangkan sektor keuangan hijau.
Langkah ini untuk melengkapi kebijakan OJK sebelumnya yang telah merumuskan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 yang berfokus pada pengembangan penawaran dan permintaan.
OJK juga memberikan insentif baik kepada konsumen maupun institusi keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, untuk mengembangkan keuangan hijau.
Insentif tersebut antara lain berupa penurunan bobot risiko kredit (ATMR) perbankan, diskon 50 persen untuk tarif pencatatan tahunan green bond oleh Bursa Efek Indonesia, dan relaksasi 50 persen untuk bobot risiko bagi perusahaan penyalur pembiayaan.
Sebagai dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau, OJK telah menerbitkan buku Taksonomi Hijau Indonesia (Indonesia Green Taxonomy) yang diluncurkan pada 2022 dan menjadikan Indonesia salah satu negara di dunia yang telah memiliki standar nasional untuk ekonomi hijau, di samping Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN.
“Pada bulan Agustus 2024, untuk pertumbuhan terbesar dipegang oleh sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin sebesar 83,72 persen (year on year/yoy) atau senilai Rp51,173 miliar, pada realisasi penerimaan pajak Sulut,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulut Hari Utomo, di Manado, Kamis.
Dia mengatakan sektor tersebut mengalami pertumbuhan disebabkan peningkatan pembayaran pajak dari industri listrik tenaga uap di wilayah Lahendong.
Realisasi penerimaan pajak Provinsi Sulut pada bulan Agustus 2024 mencapai Rp321,864 miliar.
Ia menjelaskan realisasi tersebut menjadikan total penerimaan pajak Provinsi Sulut sampai dengan akhir Agustus 2024 mencapai Rp2,461 triliun, dan raihan ini menjadikan capaian persentase sebesar 57,72 persen dari target penerimaan 2024 sebesar Rp4,264 triliun.
Penerimaan pajak di Provinsi Sulut didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencakup 58,67 persen dari total penerimaan atau sebesar Rp1,444triliun. Penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar selanjutnya disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan total kontribusi sebesar 38,27 persen atau senilai Rp989,2 miliar.
Hari mengatakan bahwa penerimaan perpajakan di Provinsi Sulut masih ditopang oleh sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 24,54 persen atau senilai Rp578,536 miliar.
Sementara itu, pada sektor Pertambangan dan Penggalian Rp159,602 miliar, serta sektor Industri Pengolahan Rp155,36 miliar mengalami perlambatan, karena berkurangnya pembayaran PBB Pertambangan dan masih belum stabilnya harga komoditas kopra di Bitung dan Kotamobagu.
Selain dari sisi penerimaan perpajakan di wilayah Sulut, Kanwil DJP Suluttenggomalut telah memulai pengenalan Core Tax Administrasion System (CTAS).
Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Reformasi Perpajakan di bidang Teknologi Informasi dan Basis Data.
Untuk mengenalkan aplikasi tersebut, Kanwil DJP Suluttenggomalut telah mengajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Sulut untuk mengikuti Edukasi Coretax.
Diharapkan, edukasi ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang baru serta mendukung penerapan Coretax yang akan berlaku di seluruh Indonesia.
“Kegiatan ini dilakukan juru sita pajak negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I Arridel Mindra, di Medan, Kamis.
Arridel mengatakan penyitaan ini merupakan langkah tegas DJP untuk memastikan setiap penunggak pajak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
“Langkah tersebut diambil setelah wajib pajak tidak menindaklanjuti beberapa upaya persuasif yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk surat teguran dan surat paksa,” kata Arridel.
Penyitaan ini adalah langkah yang diambil untuk menyelesaikan utang pajak yang belum dilunasi. Pihaknya berharap, bahwa tindakan ini menjadi peringatan bagi wajib pajak yang bersangkutan, dan lainnya agar lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Arridel menambahkan penyitaan ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan juga upaya edukasi kepada masyarakat bahwa perpajakan adalah kewajiban yang harus ditaati demi keberlanjutan pembangunan negara.
“Kami mendorong seluruh masyarakat, terutama para pelaku usaha untuk lebih taat dan transparan dalam membayar serta melaporkan pajak. Pajak adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah maupun nasional,” ujarnya pula.
Diharapkan dengan adanya tindakan ini diharapkan wajib pajak di wilayahnya semakin meningkat dan kepatuhan perpajakan dapat tercapai secara optimal. KPP Pratama Medan Timur berkomitmen untuk terus melakukan upaya persuasif dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan.
Tindakan tegas yang dilakukan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, terutama para pelaku usaha yang sudah taat pajak. Mereka menyambut baik langkah ini sebagai upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua pelaku usaha.
Ia menilai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi tahun depan berasal dari daya konsumsi masyarakat.
“Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini, proyeksi kita masih sama di 5,06 persen. Kemarin di 2024 semester I itu rata-ratanya di 5,08 persen, jadi sebenarnya masih relatif relevan dan ‘in line’ dengan proyeksi kami sepanjang tahun ini. Tahun depan ini ada peluang kemudian Indonesia itu akan tumbuh di kisaran 5,18 persen,” kata Andry dalam acara Economic Outlook Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas secara virtual di Jakarta, Kamis.
Dalam paparannya, Andry menjelaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diikuti dengan prediksi inflasi di kisaran 3,13 persen, serta suku Bank Indonesia (BI) yang berada di level 5 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit dan deposit diprediksi naik masing-masing 11,04 persen dan 8,58 persen.
Adapun Bank Mandiri juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,06 persen hingga akhir 2024.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan katalis utamanya didasarkan pada kinerja ekonomi sejauh ini yang relatif masih solid.
“Ekonomi makro Indonesia masih tangguh, kinerja ekonomi kuartal II sebesar 5,05 persen relatif kuat meski melambat dibanding kuartal I. Pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi masyarakat dan investasi,” kata Eka.
Eka menjelaskan, adanya penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI) maupun bank sentral AS (The Fed) bakal meningkatkan likuiditas global yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut tercermin dari data di mana beberapa minggu terakhir, telah banyak modal asing yang masuk ke dalam instrumen investasi Indonesia.
Berdasarkan Mandiri Spending Index, belanja masyarakat tercatat relatif stabil di sepanjang kuartal III 2024. Konsumsi masyarakat masih didorong oleh sektor gaya hidup, utamanya dari kelompok anak muda.
“Kelompok usia muda menjadi faktor pendorong penting pertumbuhan ekonomi setelah pandemi,” ujarnya.
Kemudian secara sektoral, perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang menguat dengan dukungan peningkatan sektor mobilitas seperti hotel, restoran, transportasi dan pergudangan.
Selain itu, sektor jasa hiburan juga menjadi aspek yang turut menopang pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan dalam Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 pada 25-27 September 2024 di Tiongkok, sebagai forum untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, dan mempromosikan investasi di sektor-sektor strategis.
“Bank Indonesia mempromosikan proyek investasi strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Candi Umbul Telomoyo, Jawa Tengah, kepada kalangan Investor dan asosiasi bisnis/industri, serta perwakilan pemerintah yang menangani kebijakan ekonomi, investasi manufaktur dan ekonomi hijau di Tiongkok,” kata Doni di Jakarta, Kamis.
Dalam forum strategis yang mengusung tema “Navigating New Horizons: Seizing Investment Opportunities in Indonesia for Stability and Sustainable Growth” itu, Doni menuturkan, Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling menjanjikan bagi Tiongkok.
Menurut dia, beberapa hal penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia, antara lain stabilitas rupiah yang terjaga dan likuiditas yang memadai, didukung langkah mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency settlement/LCT) untuk perdagangan dan investasi bilateral.
Sejak diimplementasikan pada 2021 hingga Juli 2024, nilai transaksi antara Indonesia dan Tiongkok dengan menggunakan mata uang lokal mencapai 1,2 miliar dolar AS, dengan rata-rata pengguna bulanan telah mencapai lebih dari tiga ratus perusahaan.
Selain itu, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan komitmen penuh pemerintah Indonesia pada reformasi struktural, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian.
Lebih lanjut, digitalisasi tumbuh dan berkembang signifikan di Indonesia. Selama setahun terakhir, pertumbuhan transaksi pembayaran digital berbasis QR code mencapai 200 persen dengan total lebih dari 52 juta pengguna dan 33 juta merchants.
Kemudian, Indonesia memiliki komitmen untuk mendorong ekonomi yang inklusif dan hijau. Dalam hal ini, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kerangka kebijakan makroprudensial yang pro-growth.
Forum ICBF 2024 membahas isu di antaranya terkait peluang investasi di sekuritas Bank Indonesia serta peran Local Currency Settlement (LCS) dalam mengurangi ketergantungan pada valuta asing lain seperti dolar AS, untuk meminimalsir risiko fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara.
Bank Indonesia juga menerima beberapa pernyataan minat, baik langsung kepada BI maupun bank perantara, untuk membeli Sekuritas Bank Indonesia.
ICBF 2024 diselenggarakan atas kolaborasi Bank Indonesia dengan UOB China dan Bank Mandiri Shanghai, didukung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai dan Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok.
Forum tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta memperkuat fondasi kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa, saat kegiatan capacity building TPID se Banten di Provinsi Jawa Tengah, Kamis mengatakan bahwa diperlukan kewaspadaan melalui evaluasi serta penyusunan rencana program pengendalian inflasi ke depan.
“Saat ini inflasi di Banten tercatat sebesar 2,45 persen, dan ini masih tertinggi di Pulau Jawa hingga Agustus. Kita target bisa berada di 2 persen dan ini suatu tantangan paling tidak kita masuk di tengah-tengah agar inflasi ini stabil,” katanya.
Maka untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi tim TPID se Provinsi Banten melakukan kunjungan ke Jawa Tengah agar dapat belajar dengan TPID Jawa Tengah yang tercatat terbaik di Pulau Jawa pada tahun 2023.
“Tujuan kami untuk belajar bagi TPID yang ada di Banten, diharapkan setelah kunjungan kita dapet ilmu yang dapat diterapkan di Banten. Kegiatan ini juga masuk kedalam program jangka pendek dan tentunya jangan panjang,” katanya.
Pihaknya juga mengatakan pengendalian inflasi ini harus menjadi konsen dan kerjasama tim agar inflasi di Banten masuk di angka rata-rata atau dibisa dibawah angka nasional.
“Harus ada konsen kami agar inflasi di Banten masuk di angka rata-rata. Kami 2 persen aja sudah senang. Makanya kami melakukan studi banding ke jawa tengah yang mendapatkan penghargaan dari sisi inflasi,” katanya.
Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Gunawan Wicaksono, mengucapkan terimakasih kepada BI Banten karena telah berkunjung ke Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang untuk saling belajar dan berkolaborasi terkait pengendalian inflasi serta penanam bawang.
“Kami sangat menyambut baik kunjungi ini. Kami juga belajar dari Banten yang daerah nya sudah maju, kami juga Jawa Tengah berusaha untuk mensejahterkan masyarakat Jawa tengah,” katanya.
